Sosialisasi RPJMDes dan Kependudukan


Bangkalan, pada tanggal 29 januari 2017 Desa Brakas Dajah Kecamatan Modung mengadakan kegiatan “Pelatihan RPJMDes dan Sosialisasi Kependudukan” yang diselenggarakan oleh KKN 07 Universitas Trunojoyo Madura, dimulai jam 09.30-11.00 wib. Tujuan dan sasaran yaitu untuk perangkat desa dan masyarakat, karena dalam hal ini bertujuan untuk ,meningkatkan sumber daya manusia agar dapat lebih mandiri dan professional dalam pembuatan dokumen RPJMDes, serta untuk lebih menyadarkan masyarakat agar lebih peka terhadap akan pentingnya dokumen kependudukan masyrakat secara individual. Melihat dari permasalahan yang dapat di tangkap yaitu lemahnya SDM dan ketidakvalitan KTP masyarakat desa Brakas Dajah yang mempunyai dua yaitu di desa brakas dajah dan KTP masyarakat Jakarta. Karena hal tersebut rata-rata masyarakat bekerja di Jakarta, bahkan juga mempunyai rumah juga. 
Sesuai dengan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Bahwa desa sudah mendapatkan dana desa dengan yang tercantum dalam  APBDes jadi, apabila dalam penyusunan RPJMDes lebih professional dan ahli maka akan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi desa. Sehingga desa akan lebih mandiri dan sejahtera. Berdasarkan evaluasi desa Brakas Dajah, ternyata desanya mempunyai potensi desa yang sangat penting untuk ditingkatkan dan dioptimalkan, agar lebih menjadikan nilai tambah pendapatan masyarakat. Dalam tahap perencanaan pembangunan desa harus melibatkan stakeholder seperti pemerintah desa dan perangkatnya, masyarakat, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan musrenbang. Desa brakas dajah jika mampu mengelolah dana desa secara efisien dan efektif maka, akan lebih tambah maju artinya desa tersebut sudah mulai prosed desa mandiri. Dalam sebuah perencanaan pembangunan Desa tidak lepas dengan penganggaran dana program. Dengan adanya alokasi dana desa (ADD) sangat baik untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa, jika dalam pemanfatannya sangat efektif dan efisien. Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa, yaitu: Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan, Meningkatkan perencanaan dan pengangguran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat, Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, social, budaya, dalam rangka mewujudkan peningkatan pembangunan nasional, Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat untuk menciptakan kearifan local, Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).Salah satu indikator sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi pengelolaan alokasi Dana Desa, yaitu sebagai berikut
  1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
  2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan program.
  3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang berkualitas dan baik secara tepat             sasaran.
  4. Perencanaan yang matang dan terarah seacara strategis.
  5. Penyusunan program yang baik dan tepat.
  6. Ketersediaan prasarana dan sarana (infrastruktur).Sistem pengawasan dan                       pengendalian yang bersifat mendidik.
Sebagai pendukung untuk menunjang pengelolaan Alokasi Dana Desa secara efektif dan efisien dalam proses perencanaan pembangunan desa,melului penerapan konsep, Transparansi, Akuntabel, dan Partisipatif. Dalam suatu Desa di seluruh Indonesia pasti memilika potensi unggulan. Hal ini dapat dikembangkan dan dikelola secara maksimal, agar mejadi nilai tambah pendapatan bagi masyarakat. Jadi sumber daya alam yang bersifat berpotensi dapat di olah menjadi produk, sihingga nilai jualnya tinggi dan dapat menopang ekonomi masyarakat desa. Langkah awal untuk mengetahui suatu potensi unggulan Desa dengan melalui analis LQ dan MRP. Karena untuk mengetahui seberapa besar tingkat keunggulannya dan pengaruhnya terhadap ekonomi Desa. Selanjutnya setelah diketahui dapat kelola menjadi produk, tapi hal ini tidak lepas dari pemasaran untuk mendapat suatu permintaan dan dan bantuan strategi pemasaran yang mempunyai peluang, agar dalam pembuatan tetap berkelanjutan, deangan memperbanyak jejaring dan keahlian dalam bidang Teknologi. Konsep pengolahannya dengan sistem home industri, dan juga di naungi dalam sebuah lembaga di Desa.
Secara garis besar potensi desa dapat dibedakan menjadi dua: Pertama adalah potensi Fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, binatang ternak, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Kedua, adalah potensi Non-Fisik berupa masyarakat dengan corak dan interaksinya, lembaga-lembaga social, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur desa.
                 Dalam sebuah pembanguna desa selain meningkatkan potensi sumber daya alamnya, juga yang perlu di perhatikan dalam menungkatkan kualitas sumber daya manusi. Karena potensi kualitas SDM yang tinggi sangat bepengaruh positif terhadap pengelolan potensi sumber daya alam desa dan pembangunan desa. Karena jika Kualitas SDM rendah maka tingkat pembangunan desa akan sangat lambat. Kebodohan sebagai cerminan dari rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM sangat menentukan perubahan ke arah yang lebih maju terhadap percepatan pembangunan di susatu Desa. Mutu SDM yang rendah akan berdampak pada rendahnya tingkat keterampilan dan penguasan teknologi. Individual atau kelompok masyarakat yang mengalami kondisi ini akan selalu menjadi objek pembangunan dan sangat terbatas kemampuannya untuk menjadi subjek yang berperan secara aktif dalam pembangunan desa.  Salah satu proses perencanaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu: Mengumpulkan dan menganalisa jumlah data IPM dalam tingkat kualitasnya., Menetapkan sasaran SDM, Mendesain dan mengimplementasikan program yang akan membantu untuk mencapai tujuan tinkat kualitas SDM, Mendampingi dan mengevaluasi dalam pelaksanaan program.

Dokumen individu desab Brakas dajah masih rendah dan masih banyak kurang peka terhadap  akan pentingnya bahwa kependudukan sangat dibutuhkan. Karena permasalahannyan yaitu masyarakat masih ego, karena hal tersebut tidak akan digunakan juga apabila hanya kehidupan masyarakat di desa kecuali untuk berangkat umroh dan ke tanah suci ataupun dibutuhkan disaat sudah sangat mendesak diperlukan. Sesuai dala UU no.23 tahun 2013 tentang  “administrasi kependudukan yang diperbaharui dengan UU no. 24 tahun 2014”. Bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, pelayanan yang sama, perlindungan atas data pribadi, kepastian hokum atas kepemilikan dokumen, informasi mengenai data hasil daftar penduduk dan capil, ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pelayanan daftar penduduk dan Capil. Kewajiban dalam setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dengan memenuhi persyaratan dan dalam batas waktu yang ditentukan. Cakupan peristiwa kependudukan yang memerlukan pencatatab sipil yaitu data-data seperti; kelahiran, kematian, perkawinan, penceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan anak, perubahan kewarganegaraan. Karena dokumen data kependudukan sangat penting dalam proses pendataan sebagai pembangunan desa. 
Previous
Next Post »